MEDIA HATTA

  Beras yang Menjadi Pembahasan Masalah Klasik Ekonomi Indonesia Oleh : IMMawati Amalia Herawati IMMawati  Novi Fitriani IMMawan  Harits Maulana  IMMawati  Sya’bani  IMMawati  Putri Asisiah  IMMawati  Nur Mar’athu              Ada apa dengan kondisi pertanian di Indonesia, kenapa bisa ironis? Perlu kita tahu bahwa sebagian beras yang kita konsumsi tiap hari, sebagian sumbernya bukan dari hasil panen para petani kita, melainkan impor alias beli dari luar negeri. Padahal Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang luas dan subur, tetapi beras saja yang menjadi bahan makanan pokoknya memilih untuk impor.             Negara Indonesia mempunyai 26,3 juta hektar lahan subur untuk lahan pertanian dari total wilayah daratan Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi potensi pertanian di Indonesia harusnya para petani bisa hidup sejahtera, tetapi ironisnya kesejahteraan petani justru terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan sejak tahun 2000 negara kita sudah menjadi importir beras. A

     KAJIAN AKADEMIS   SISTEM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA  Disusun oleh: Bidang Hikmah Komisariat Mohammad Hatta Periode 2022/2023 A.      Latar Belakang Pemilu merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan untuk menentukan siapakah yang akan memimpin negeri ini selama 5 tahun kedepan. Dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa sistem yang digunakan, dari sistem-sistem tersebut tentunya memiliki nilai positif dan negatifnya masing-masing. Dari beberapa hal negatif ataupun positif tersebut pemerintah menetapkan satu sistem yang akhirnya sistem tersebut telah mewarnai pesta demokrasi sejak tahun 1999. Meskipun agenda pemilu akan dilaksanakan pada tahun depan, namun proses kampanye dapat dilihat dan dirasakan pada saat ini, beberapa partai telah mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden pada pemilu tahun 2024, papan-papan reklame telah dipasang di beberapa area berisi profil dan slogan-slogan dari capres, capres juga telah mel

  KAJIAN AKADEMIS Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2022 : Pelibatan Rakyat atas Suatu Kebijakan Publik;  dan Pasal Kontrovesial didalamnya   Disusun Oleh : Bidang hikmah Komisariat Mohammad hatta Periode 2022/2023   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Presiden Joko widodo pada 30 Desember 2022 kemarin telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditolak Mahkamah Konstitusi karena dinilah cacat secara formil. Pada hari kamis(25 November 2021) dibacakan Putusan MK No.91/PUU-XvII/2020 dalam siding putusan yang digelar, menyatakan “Pembentukan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ’tidak dilakukan perbaikan